Terima Kasih Atas Kunjungannya
Tampilkan postingan dengan label Ilmu Kebijakan Publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ilmu Kebijakan Publik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 15 Juni 2013

Kekuatan dan Kelemahan Studi Kasus

Kelebihan utama studi kasus adalah:
Fleksibilitas. Pendekatan studi kasus biasanya lebih fleksibel karena disainnya memang ditujukan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan. Berbeda dengan pendekatan yang didisain dengan keinginan untuk menguji suatu teori atau hipotesa, dengan sifat eksploratif studi kasus, memungkinkan si peneliti untuk lebih fleksibel menyesuaikan arah penelitiannya sesuai dengan perkembangan kegiatan penelitiannya. Tambahan pula, karena formatnya yang lebih longkar, hal ini memungkinkan peneliti untuk memulai penelitiannya dengan issu-issu atau pertanyaan umum kemudian mengerucut kepada persoalan-persoalan khusus bersamaan dengan perjalanan pelaksanaan penelitiannya itu sendiri.
Penekanan pada pemahaman konteks. Usaha mencari tahu melalui studi kasus pendalaman pemahaman mengenai persoalan atau kelompok orang tertentu. Ini mengarahkan pada terkumpulkanya informasi yang rinci atau detail tentang persoalan atau kelompok orang yang menjadi focus kajian. Luaran dari studi seperti ini adalah apa yang disebut thick description yakni deskripsi mendalam tentang suatu persoalan atau kelompok orang dan segala konteks terkait permasalahan atau kelompok orang tersebut.

Kelemahan dari studi kasus adalah:
1.     Studi kasus seringkali dipandang kurang ilmiah atau pseudo-scientific karena pengukurannya bersifat subjectif atau tidak bisa dikuantifisir. Dalam hal ini, kritik ini juga mempertanyakan validitas dari hasil penelitian studi kasus.
2.     Karena masalah interpretasi subjektif pada pengumpulan dan analisa data studi kasus, maka mengerjakan pekerjaan ini relative lebih sulit dari penelitian kuantitatif.
3.     Masalah generalisasi. Karena skupa penelitian baik issu maupun jumlah orang yang menjadi target kajian studi kasus sangat kecil, kemampuan generalisasi dari temuan pada studi kasus adalah rendah.
4.     Karena lebih bersifat deskriftif, studi kasus juga dianggap kurang memberi sumbangan pada persoalan-persoalan praktis mengatasi suatu masalah.
5.      Biaya penyelenggaraan yang relative mahal. Karena kedalaman ibformasi yang digali pada studi kasus, maka luangan waktu dan fikiran untuk mengerjakan studi kasus jauh lebih banyak daripada studi dengan skala yang besar, tetapi hanya melingkupi data yang terbatas. Untuk hal ini, sebagian orang menganggap bahwa studi kasus lebih mahal dari pada penelitian-penelitian kuantitatif.

Selasa, 27 Desember 2011

Rumusan Masalah Kebijakan Publik

1)    Rumusan Masalah

A)   Masalah Terstruktur
Yaitu Masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan , dengan alternatif pemecahan terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya lebih dapat diperhitungkan.
Contoh : 1). Penghentian Karyawan Perusahaan dan 2). Pembersihan Sampah Di Perkotaan

B)   Masalah Agak Terstruktur
Yaitu Masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan , dengan alternatif pemecahan terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui, hasilnya tidak pasti dan sulit diperhitungkan.
Contoh : 1). Penggusuran Pedagang Kaki Lima dan 2). Pelebaran Jalan

C)   Masalah Tidak Terstruktur
Yaitu Masalah yang pemecahannya hanya melibatkan banyak pembuat kebijakan , dengan alternatif pemecahan tidak terbatas, nilai dari pemecahan masalah biasanya menimbulkan konflik, hasilnya  sangat sulit diketahui dan sangat sulit diperhitungkan.
Contoh : 1). Pengangguran Di Pedesaan dan 2). Kemiskinan Di Pedesaan


2)    Pendefinisian Masalah

A). Masalah Terstruktur
   1. Penghentian Karyawan Perusahaan ( Masalah Politik )
   2. Pembersihan Sampah Di Perkotaan (Masalah Kebersihan )
B). Masalah Agak Terstruktur
   1. Penggusuran Pedagang Kaki Lima (Masalah Sosial )
2. Pelebaran Jalan (Masalah Sosial )

C). Masalah Tidak Terstruktur
1.    Pengangguran Di Pedesaan ( Masalah Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan)
2.    Kemiskinan Di Pedesaan ( Masalah Ekonomi )


3)    Sfesifikasi Masalah

A). Masalah Terstruktur
1. Penghentian Karyawan Perusahaan ( Masalah Ekonomi dan Skill ) : Dari aspek ini penghentian karyawan perusahaan biasanya dari faktor intern yaitu kurang tersedianya finansial(modal) perusahaan untuk menggaji para karyawan kemudian skill para karyawan yang kurang bermutu(kurang terampil) maka perusahaan berinisiatif merekrut kembali karyawan yang benar-benar profesional.

2. Pembersihan Sampah Di Perkotaan (Masalah Kebersihan ) : Bila  ditinjau dari aspek kebersihan maka ini harus di atasi sebab sampah ini bisa mengakibatkan gejala-gejala yang bisa terjadi seperti mudah datangnya penyakit, terjadinya banjir dll, namun untuk mengatasi sebelum itu terjadi maka semua warga di perkotaan harus turun tangan kemudian menghubungi pihak instansi yang memiliki kewenangan untuk mengatasinya. Selain itu pemerintah juga harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat kota tentang perlunya pola hidup sehat.
B). Masalah Agak Terstruktur
1. Penggusuran Pedagang Kaki Lima (Masalah Sosial ) : Kebijakan pemerintah tentang penggusuran pedagang kaki lima memang bisa dikatakan sulit untuk di laksanakan namun untuk penataan kota/desa maka ini perlu di tindak lanjuti namun pemerintah tidak begitu saja melaksanakan kebijakan itu karena sebelum melaksanakan kebijakan itu . Pemerintah sendiri mencarikan solusi yang terbaik bagi pedagang kaki lima itu sendiri seperti mencarikan tempat yang strategis untuk menjual demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
2. Pelebaran Jalan (Masalah Sosial ) : Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang pelebaran jalan biasanya berguna untuk memperlancar hubungan lalu lintas antar tempat yang satu dengan yang lainnya, memperlancar hubungan antar para kalangan baik itu pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa pelebaran jalan ini biasanya mengambil lahan masyarakat itu sendiri tetapi pemerintah menutupinya dengan ganti rugi agar masyarakat tidak kecewa sebab pelebaran jalan ini sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri (umum).

C). Masalah Tidak Terstruktur
1. Pengangguran Di Pedesaan ( Masalah Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan ) : Masalah pengangguran di pedesaan juga merupakan masalah yang perlu pemerintah atasi sebab jika semakin banyak pengangguran maka kemungkinan kita susah untuk menjadi negara maju dan berkembang selain itu pengangguran juga bisa memicuh terjadinya sebuah kriminalitas sebab kurangnya lahan pekerajaan serta pendidikan yang belum  optimal. Jadi untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah harus mencari solusi dengan jalan membukakan sebuah lahan pekerjaan dan mendirikan sebuah sekolah di pelosok-pelosok desa agar nantinya rakyat yang di edesaan bisa mencerna pendidkan dengan baik dan bebas dari kebodohan dan jika skill masyarakat itu sendiri belum optimal maka mungkin bisa dilakukan sebuah training.
2. Kemiskinan Di Pedesaan ( Masalah Ekonomi ) : Masalah kemiskinan di pedesaan ini bisa terjadi akibat kurangnya lahan pekerjaan, skil yang kurang optimal, harga jual barang ( Hasil Panen ) murah tetapi harga beli semakin naik jadi otomatis untung yang diterima sedikit  atau bisa-bisa mengalami kerugian. Jadi peran pemerintah disini harus berperan aktif agar bisa mengurangi kemiskinan yang ada dipedesaan mungkin bisa melalui berbagai alternatif  seperti tingkat harga diminimalisir, adanya bantuan bagi orang yang benar-benar masuk dalam kategori orang miskin, memperluas lapangan pekerjaan.

" Selamat Membaca (*_*) "